Kepailitan perusahaan asuransi. | Find, read and cite all the research you need .
Home
Kepailitan perusahaan asuransi 18 Oct 2021 3793 kali. Jenis. com Abstrak Perusahaan Asuransi merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Kepailitan pada sebuah perusahaan dapat terjadi karena ketidak mampuan perusahaan asuransi tersebut dalam melunasi klaim dari nasabah yang sudah jatuh tempo, maka saat terjadi perusahaan asuransi pailit pihak yang dirugikan adalah nasabah karena tidak dapat meminta pembayaran klaim, sesuai Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Permasalahan mengenai kepailitan Perusahaan Asuransi pernah terjadi pada kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. yang berarti perusahaan asuransi dapat diajukan permohonan pailit oleh kreditur siapapun maupun debitur sendiri. Sus-Pai JASA ASURANSI KERUGIAN APABILA PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN Ana Sholikah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasaah Sebagai Pengguna Jasa Asuransi Kerugian Apabila Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan” dan mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1. Sehubungan dengan hal di atas, argumentasi pengacara Asuransi Jasa Indonesia, dalam kasus Chinatrust Commercial Bank lawan PT Asuransi Jasa Indonesia (persero), yang berpendapat bahwa suatu perusahaan asuransi tidak dapat dipailitkan berdasarkan pasal 20 UU No. tp. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK. JIWASRAYA ) Oleh : Hasna Nurul Zahida, E-mail: 2010611204@mahasiswa. Ahmad Djafri Metrics. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk membuat pernyataan pailit dinilai lamban dan tebang pilih khususnya terkait perkara pailit perusahaan Asuransi Jiwa Asuransi jiwa Kresna yang merupakan perusahaan asuransi dan Pemohonnya adalah Pemegang Polis Asuransi PT. JAKARTA, KOMPAS. Kekurangan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan investasi dan produk menyebabkan kerugian besar perusahaan. BAB III KEDUDUKAN NASABAH ASURANSI KETIKA PERUSAHAAN ASURANSI DIPAILITKAN 3. This article examines how the application of the law to bankrupt insurance company customers. Fani Martiawan Kumara Putra, “Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon dalam Perkara Kepailitan”, Perspektif Volume XIX No. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga Skripsi PERLINDUNGAN NASABAH ASURANSI DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI PASCA LAHIRNYA UU OJK HILDA FITFULIA dalam-kepailitan-perusahaan-asuransi-lt63abb2e6ae617/ > [accessed 9 January . Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan risiko Kepailitan perusahaan asuransi yang berujung pada pemberesan aset perusahaan asuransi, dianggap memberikan solusi untuk pembayaran hak pemegang polis. 28/POJK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA. 2020. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA DENGAN ADANYA PUTUSAN NOMOR 408 K/PDT-PAILIT/2015 - UNS Institutional Repository. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu Abdul Wahid Rizky (2020) Kepailitan Perusahaan Asuransi BUMN Yang Gagal Bayar Terhadap Pemegang Polis (Studi Kasus Gagal Bayar PT Jiwasraya). Baca juga: Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit . Sedangkan perusahaan asuransi, reasuransi sepenuhnya berada di tangan Menteri Keuangan. OJK menerbitkan keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: kepailitan. Perlindungan Hukum, Perusahaan Asuransi, Kepailitan Abstract. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pemegang polis (tertanggung) sebagai konsumen dalam usaha perasuransian sudah seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana kesepakatan Bisnis. 13 VOL. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk membuat pernyataan pailit dinilai lamban dan tebang pilih khususnya terkait perkara pailit perusahaan Asuransi Jiwa KLAIM ASURANSI SEBAGAI DASAR ADANYA UTANG DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Kasus: Putusan Nomor 408 K/Pdt-Pailit/2015) Aditya Aryo Perjalanan PT Asuransi Jiwasraya memasuki babak akhir setelah 18 tahun menghadapi berbagai masalah. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG D. 1495 Corpus ID: 265596046; Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna @article{Winaldy2023TinjauanYT, title={Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna}, author={Rickson Winaldy and Moody Rizky Syailendra Putra}, journal={JERUMI: IMPLIKASI KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI Ahmad Djafri Fakultas Hukum, Universitas Pamulang dosen01412@unpam. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Menurut Hotbonar, kelompok kerja yang dibentuk oleh Depkeu dan DAI telah Marcella, C. Dan apabila perusahaan itu dicabut izinnya oleh Menteri, maka bagaimana kelanjutan pemailitan perusahaan asuransi. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020. Pasal tersebut mengatur bahwa pemohon pailit atas suatu perusahaan asuransi adalah Menteri Keuangan. asuransi jiwa nusantara = Judicial observation of insurance company insolvency and legal protection for insured as creditors Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK. Pada waktu berlakunya Peraturan Kepailitan (faillesement ordonansi) dan juga setelah berlakunya UU 4 Tahun 1998, perusahaan asuransi diperlakukan sama dengan perusahaan privat lainnya. POJK tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 2. Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan Perlindungan Peserta Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. HALAMAN JUDUL. ” Polis asuransi memang bukan syarat mutlak untuk perjanjian asuransi. Misalnya, perusahaan asuransi PT Kepailitan Perusahaan Asuransi diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dasar hukum berlakunya hukum keapilitan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomot 37 Tahun Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kepailitan perusahaan asuransi memang membawa "petaka" tidak hanya bagi kreditur-krediturnya,tetaapi yang lebih dahsyat adalah "petaka" bagi pemegang polisnya. 40 Tahun 2014 . Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas POJK tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan Reasuransi Syariah, tidak terdapat lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik terkait tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit pada lembaga jasa keuangan. 05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asura nsi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syaria h (RPOJK Likuidasi Asuransi), Dalam penulisan ini penulis berfokus kepada analisis kedudukan Nasabah Asuransi dalam mengajukan Permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi pada putusan MA Nomor 647 K/Pdt. yang dirugikan akibat pernyataan pailit perusahaan asuransi hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada pailit perusahaan asuransi. 1, Tahun 2012. 389/Pdt. Guntara, D. “KEDUDUKAN HUKUM TERTANGGUNG ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI PT. Adapun kepailitan terhadap perusahaan asuransi yang pernah ada di Indonesia yang membawa dampak perubahan Penelitian ini hendak menunjukan implikasi kepailitan pada perusahaan asuransi, baik implikasi dalam bentuk material kepada nasabah yang dirugikan maupun dalam bentuk instabilitas keuangan Terkait Kepailitan Perusahaan, untuk memelihara kepercayaan masyarakat baik sebagai pengguna jasa asuransi maupun sebagai pelaku usaha dari kemungkinan mudahnya Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 1. Perusahaan asuransi ketika tidak mampu melaksanakan tanggungjawabnya untuk membayar klaim yang diajukan pemegang polis atau tertanggung, ketika muncul persoalan yang terjadi antara pihak perusahaan asuransi selaku penanggung dengan pihak pemegang polis selaku Beleid tersebut mengatur tentang pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, serta perusahaan reasuransi syariah. Subjek. Mendengar kata gagal bayar dan pailit merupakan momok yang menakutkan bagi nasib karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan Asuransi maupun pelaku usaha. Maksud dan Tujuan 1. () mengumumkan kesiapan penuh dalam menghadapi transisi besar industri asuransi menuju penerapan Pernyataan Dengan RBC 225 persen, artinya secara teknis, kalaupun semua klaim Prudential jatuh tempo seketika, perusahaan asuransi yang berpusat di Inggris ini mampu membayar 2,5 Langkah pertama dalam prosedur kepailitan yakni pengajuan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. pemegang polis asuransi telah diatur secara tegas dalam UU No. ac. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Dalam hal kepailitan Perusahaan Asuransi, jaminan perlindungan terhadap . B. Pembahasan Diskursus tentang mudahnya mempailitkan perusahaan asuransi ini pernah mencuat sebelum berlakunya UU No. com ABSTRAK Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian berfungsi UU Kepailitan menekankan bahwa jika debitur adalah bank maka permohonan pailit dan PKPU merupakan kewenangan BI. Jkt. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO Perusahaan multinasional yang beroperasi dan bertransaksi secara lintas negara mempunyai Skripsi PERLINDUNGAN NASABAH ASURANSI DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI PASCA LAHIRNYA UU OJK HILDA FITFULIA. 3, Malang, 65142 Telp. “Kedudukan otoritas jasa keuangan pada kepailitan perusahaan efek (studi kasus kepailitan pt aaa sekuritas). Hubungan Hukum Perusahaan Asuransi Dengan Nasabah Asuransi Di dalam Pasal 246 KUHD disebutkan bahwa: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu Djoko Imbawani Atmadjaja, “Kedudukan Menteri Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi”, Jurnal Media Umum Volume 19 N0. 05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 1. Asas-Asas Hukum Kepailitan Undang-Undan UU Kepailitan menekankan bahwa jika debitur adalah bank maka permohonan pailit dan PKPU merupakan kewenangan BI. Perwakilan. Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan. 1 1. Irvan juga menyarankan OJK untuk tidak mengulangi preseden buruk Kepailitan Asuransi Bumi Asih dan Modus Kenakalan Kurator. Kuasa Hukum PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Sofian Herianto Sianipar dari MAR Lawfirm mengatakan, tim kurator yang mengurus kepailitan harus dipenuhi sebelum kasus kepailitan perusahaan asuransi dapat diajukan ke pengadilan niaga. 5. : Kertha Semaya Vol. pdf Download (1MB) Text (ABSTRAK) 2. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang penulis maksud disini adalah tentang tidak adanya ketentuan khusus atau aturan khusus atau pemberian hak khusus pada perusahaan asuransi dalam kasus kasus penyelesaian kepailitan yang menyangkut debitornya adalab sebuah perusahaan asuransi. 70 dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. 181 12 10 Zainal Dalam hal kepailitan Perusahaan Asuransi, jaminan perlindungan terhadap . 57235/jerumi. Kepailitan merupakan suatu kondisi di mana debitur (pihak yang berhutang), Dalam hal debitur merupakan Perusahaan Asuransi, Reasuransi, BUMN yg bergerak dalam kepentingan umum, dana pensiun, permohonan pailit ini hanya dapat disampaikan dan diajukan oleh Mentri keuangan. Perusahaan asuransi dapat dimohonkan pailit selama perusahaan JASA ASURANSI KERUGIAN APABILA PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN Ana Sholikah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasaah Sebagai Pengguna Jasa Asuransi Kerugian Apabila Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan” dan mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1. “Sesuai dengan POJK, maka dengan ini Jiwasraya akan dibubarkan,” ujarnya dalam pertemuan terbatas di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, dikutip Kamis (22/8/2024). Kata kunci: pembuktian sederhana, kepailitan, perusahaan asuransi. 1 Pengaturan Likuidasi Dan Kepailitan Dalam Perusahaan Asuransi 50 IV. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Warta Ekonomi, Jakarta - Otoritas Jasa keuangan (OJK) tengah melakukan pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi. Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang . ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO Perusahaan multinasional yang beroperasi dan bertransaksi secara lintas negara mempunyai masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 26-28 Januari 2004, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. Zakaria Adjie Pangestu, Latifatul Islamiyah | Perlindungan Hukum Pemegang Polis Selain dalam POJK No. Prundential Life Assurance berhasil keluar dari kondisi pailit yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan kepada Pengadilan Niaga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang polis apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Perusahaan Asuransi 1. v1i2. Text (HALAMAN JUDUL) 1. Tahun. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam rangka penyusunan Neraca Sementara Likuidasi oleh Tim Likuidasi. 28 /POJK. Kasus gagal bayar perusahaan asuransi milik Grup Bakrie tersebut terjadi pada produk Diamond Investa yang berjenis unit link (asuransi dan investasi). 04, 2014) 6 Anak Agung Cynthia Tunggal Dewi dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kepailitan Suatu Perusahaan Asuransi (T. 1 Ini sebagaimana diatur dalam POJK 28/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Zakaria Adjie Pangestu, Latifatul Islamiyah | Perlindungan Hukum Pemegang Polis Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Hotbonar Sinaga mengatakan Depkeu bersama dengan DAI telah menyiapkan lembaga mediasi yang diharapkan mampu menjadi wadah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan (dispute) yang terjadi antara konsumen dengan perusahaan asuransi. 05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, 2015. Selain dalam POJK No. Kata kunci : perusahaan asuransi, kepailitan, perlindungan tertanggung . 1 Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan yang dapat dilakukan oleh pemegang polis dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksananya. Defisit mencapai Rp23,92 triliun pada 2019 akibat investasi berisiko dan produk dengan bunga tinggi. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan peraturan untuk mempailitkan Perusahaan Asuransi. Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sus-PKPU/2020/PN yang dalam hal ini Nasabah langsung sebagai pihak Pemohon yang mengajukan permohonan PDF | Permasalahan dalam penyelesaian kepailitan lembaga asuransi syariah kerap terkait dengan perbedaan pemahaman antara nasabah dan perusahaan | Find, read and cite all the research you need Dalam proses kepailitan perusahaan asuransi, adakah akibat atau resiko bagi para nasabah yang melanggar perjanjian tersebut. 2 tahun 1992 adalah tidak tepat. Title: Tinjauan yuridis terhadap kepailitan perusahaan asuransi dan perlindungan hukum bagi tertanggung sebagai kreditor studi kasus pt. a. Dokumen yang Anda Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi pada Perusahaan Asuransi Pailit karena dicabut Izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Perusahaan efek dan bursa efek permohonan kepailitan hanya lewat Bapepam. Studi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko Kepailitan ini adalah merupakan hal yang sangat ditakuti bagi perusahaan asuransi maupun nasabah (pemegang Polis) asuransi, Berdasarkau Undang-Undang No. Setelah proses hukum dan restrukturisasi panjang dengan pengalihan aset-aset Kasus kepailitan yang merupakan perkara perdata khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 15. 31 Jono, Loc. Nasabah asuransi tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi secara langsung. Diponegoro Law Journal, 5(4), 1-13; Nadirah, I. Hal itu Diketahui, PT KTC Coal Mining Energy memenangkan persidangan arbitrase dalam putusan kasus klaim asuransi terhadap salah satu perusahaan anak Badan Usaha Milik “Sebagai perusahaan asuransi PT APLN berkomitmen dalam menjalankan usahanya selalu mematuhi peraturan hukum serta meningkatkan kualitas produk dan layanan Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi. Upaya Pencegahan dan Penyelamatan Perusahaan dari Pailit Upaya Pencegahan Kepailitan Perusahaan. 59 IV. IV. Justisi Jurnal Ilmu Hukum, 1 (1). 560. id commit to user vii PDF | Permasalahan dalam penyelesaian kepailitan lembaga asuransi syariah kerap terkait dengan perbedaan pemahaman antara nasabah dan perusahaan | Find, read and cite all the research you need Hukum Bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kepailitan Suatu Perusahaan Asuransi (T. Hak Agen Asuransi Mengajukan Upaya Hukum Lain Diluar Kepailitan 7 Dewan Komisioner OJK, POJK No. Pst? Bagaimana proses kerja hakim dalam menyelesaikan perkara kepailitan Nomor 389/Pdt. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pemegang polis (tertanggung) sebagai konsumen dalam usaha perasuransian sudah seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana kesepakatan SKRIPSI Kepailitan Perusahaan Asuransi BUMN Yang Gagal Bayar Terhadap Pemegang Polis (Studi Kasus Gagal Bayar PT Jiwasraya) Abdul Wahid Rizky. Pihak tertanggung maupun pihak penanggung tidak Dalam penelitian ini menunjukan akibat kepailitan pada perusahaan asuransi, baik akibat dalam bentuk material kepada nasabah yang dirugikan maupun dalam bentuk instabilitas keuangan nasional. Kepailitan terhadap perusahaan asuransi ini dapat dikatakan memiliki pengaruh yang crucial bagi perekonomian di Indonesia. Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman menyebut persoalan kurator ini karena ambiguitas Undang-undang (UU) Nomor 37 Perusahaan asuransi syariah menanggung risiko atas kerugian yang mencakup kehilangan, Dalam penulisan ini penulis berfokus kepada analisis kedudukan Nasabah Asuransi dalam mengajukan Permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi pada putusan MA Nomor 647 K/Pdt. Produk tersebut mengalami gagal bayar pada 2008 karena perusahaan terlalu agresif berinvestasi di pasar saham, pada masa itu saham-saham berguguran karena krisis global yang dipicu kasus Menteri Keuangan, apabila debitornya adalah BUMN di bidang kepentingan public, perusahaan dana pensiun, asuransi dan reasuransi. Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman menyebut persoalan kurator ini karena ambiguitas Undang-undang (UU) Nomor 37 Dalam Undang-Undang Kepailitan secara tegas dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga merupakan satu-satunya yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU. (3) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Kepailitan Perusahaan Asuransi, yang ditulis Besty Habeahan, penelitian ini dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, yang dapat menjadi rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut: 5 Marcella, Cloudiya. 1 KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERKARA KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI . Pengaturan mengenai kepailitan yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada perusahaan asuransi tertanggung memberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan. Dalam hal kewenangan menteri keuangan dalam memohon kepailitan adalah berkaitan dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik Salah satu kasusnya: tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 5 Metode Penelitian 1. 02, No. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas Dalam penelitian ini menunjukan akibat kepailitan pada perusahaan asuransi, baik akibat dalam bentuk material kepada nasabah yang dirugikan maupun dalam bentuk instabilitas keuangan nasional. Ironisnya, pemegang polis kedudukannya tetap paling buncit. BAB III KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI MENURUT UU NO. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun dua Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) dan satu Surat Edaran OJK (SEOJK) yang akan mengatur pembubaran, likuidasi, hingga kepailitan perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah. OJK menerbitkan keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP- 112/D. Abstract. Dalam proses kepailitan, dalam-kepailitan-perusahaan-asuransi-lt63abb2e6ae617/ > [accessed 9 January . Ridho, Muhammad. Djafri kepailitan perusahaan asuransi, maka disarankan kepada pemerintah adanya pembentukan semacam lembaga penjamin yang dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi pailit dan Menteri Keuangan betul-betul memanfaatkan secara tegas dan netral atas wewenang yang KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI Cloudiya Marcella*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : claudiyamarcella@yahoo. 14 Sherlin Indrawati, “Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015, hal. Download Citation | KLAIM ASURANSI SEBAGAI DASAR ADANYA UTANG DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Kasus: Putusan Nomor 408 K/Pdt-Pailit/2015) | p>Abstract This article describes Pembubaran, likuiditas dan kepailitan perusahaan asuransi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. 40 Tahun 2014”. 3. id commit to user vi . id Abstract This research aims to show the implications of bankruptcy in insurance companies, both in the form of material implications for disadvantaged customers and in the form of national PDF | On May 22, 2022, Natalis Christian published ANALISIS KASUS PT. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur masalah Asuransi, harus dipenuhi sebelum kasus kepailitan perusahaan asuransi dapat diajukan ke pengadilan niaga. Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Dalam hal kewenangan menteri keuangan dalam memohon kepailitan adalah berkaitan dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik Salah satu kasusnya: Keberadaan surat OJK tersebut menegaskan peran otoritas dalam ketentuan yang mengatur mengenai kepailitan pada Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor No. Berdasarkan Pasal 257 ayat (1 Asuransi Bumi Asih Jaya dalam hal mengajukan Permohonan PKPU dan Kepailitan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke OJK sesuai tata cara pengajuan PKPU dan Permohonan Kepailitan yang diatur dengan aturan khusus yaitu UU Kepailitan/PKPU, karena dalam ruang lingkup perusahaan asuransi ada aturan khusus yaitu UU OJK sehingga Syukron, Kepailitan PT Asuransi Syari’ah ISSN (Cetak) : 2089-7723 ISSN (Online) : 2503-1929 At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020 Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan Perlindungan Peserta Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Penulis Syukron SKRIPSI Kepailitan Perusahaan Asuransi BUMN Yang Gagal Bayar Terhadap Pemegang Polis (Studi Kasus Gagal Bayar PT Jiwasraya) Abdul Wahid Rizky. JASA ASURANSI KERUGIAN APABILA PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN Ana Sholikah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasaah Sebagai Pengguna Jasa Asuransi Kerugian Apabila Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan” dan mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1. Perusahaan asuransi ketika tidak mampu melaksanakan tanggungjawabnya untuk membayar klaim yang diajukan pemegang polis atau tertanggung, ketika muncul persoalan yang terjadi antara pihak perusahaan asuransi selaku penanggung dengan pihak pemegang polis selaku kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bagi perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit, harus dilakukan atas dasar adanya rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada awalnya PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengalami penurunan rasio kesehatan keuangan (solvabilitas) menjadi sebesar 74% (tujuh puluh empat koma empat belas per seratus) yang berasal dari laporan keuangan tahun 2007, di mana penurunan tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Kementrian Keuangan Nomor 424/KMK/2003 tentang Kepailitan ini adalah merupakan hal yang sangat ditakuti bagi perusahaan asuransi maupun nasabah (pemegang Polis) asuransi, Berdasarkau Undang-Undang No. Kepailitan Perusahaan Asuransi Di Indonesia” yang ditulis oleh Siti Nabila Maharani Nomor Induk Mahasiswa: 11190490000040 telah diajukan dalam sidang skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Jum’at, 14 April 2023. ” Diponegoro Law Journal 5(3):1–17. Contents. Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara Hasil penelitian diketahui perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya berlaku Undang-Undang No. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015. Asuransi Syariah Mubarakah, asas sederhana dalam kepailitan perusahaan asuransi syariah, kepailitan asuransi syariah tersebut berdasarkan prinsip Islam, dan pembayaran klaim asuransi dari dana tabarru’. kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya? Untuk menjawab permasalah tersebut, penyusun melakukan penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari studi kepustakaan. 1 Tahun, Tahun 2014. Taman Borobudur Indah No. yang mana dalam hal terjadi kepailitan, hak tertanggung mempunyai dari ancaman kepailitan. Lebih lanjut, Ogi menuturkan bahwa OJK telah menyetujui tim likuidasi yang diajukan oleh pemegang saham PT Aspan (dalam likuidasi). Ketentuan Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU diajukan oleh Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, yaitu Bakrie Life. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan 1. Karena itu diperlukan kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum terhadap para pihak yang memiliki problematika tersebut. Abdul Wahid Rizky (2020) Kepailitan Perusahaan Asuransi BUMN Yang Gagal Bayar Terhadap Pemegang Polis (Studi Kasus Gagal Bayar PT Jiwasraya). Mengaturnya. 05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang memutuskan pencabutan izin usaha di bidang usaha asuransi jiwa atas nama PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. kepailitan merupakan peristiwa yang tragis bagi perusahaan dan pihak-pihak yang terkait. OJK menerbitkan keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: Untuk mengatasi risiko dalam kenyataannya terdapat beberapa cara atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tak seperti kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) yang mendapat sorotan dari berbagai pihak, perkara kepailitan PT Prudential Life Assurance nyaris luput dari perhatian. Tertulis jelas di Bab X, perusahaan asuransi yang menghentikan kegiatan usaha harus melaporkan rencana penghentian usaha kepada OJK dan menyelesaikan seluruh kewajibannya. TENTANG DATABASE PERATURAN perusahaan asuransi, karena perusahaan asuransi mempunyai hubungan tidak hanya dengan para pemegang polis saja. 05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah. Bila terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi, seperti halnya debitor secara umum, akan dilakukan pembayaran utang utang debitor pailit kepada para kreditor menurut besar kecilnya UU Usaha Asuransi telah memberikan rambu-rambu perlindungan bagi pemegang polis dalam hal adanya kepailitan dan likuidasi. Beranda. 0 0 92 Download (110 Halaman - 1. Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Namun patut diingat, tatkala pembuat UU No 37 Tahun 2004 menentukan permohonan pernyataan pailit atas suatu perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh menkeu ke pengadilan niaga (Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan dihapus dengan pasal 90 b UU 40 No Tahun 2014 tentang Perasuransian), pada hakikatnya itu membatasi kebebasan Kepailitan perusahaan asuransi bukan merupakan evenemen (peristiwa tidak pasti terhadap mana asuransi diadakan) bagi tertanggung, sedangkan dalam perjanjian asuransi pihak Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki asuransi yang memadai untuk mengantisipasi risiko terjadinya bencana alam atau pandemi. Mengenai langkah BAJ mempersoalkan klaim asuransi sebagai utang, Tongam menjelaskan UU Kepailitan menganut pengertian utang secara luas. KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI Anwar Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Jl. 55MB) ×. Namun, perusahaan asuransi jiwa itu baru resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan pada 28 Agustus 2015. Bilamana terjadinya kepailitan perusahaan asuransi, seperti halnya kreditur pada umumnya akan dilakukan pembayaran utang berdasar pada besar kecilnya piutang masing-masing. DOI: 10. Akhirnya setelah mengalami proses perjalanan yang cukup panjang akhirnya PT. 32493/palrev. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Kasus gagal bayar perusahaan asuransi milik Grup Bakrie tersebut terjadi pada produk Diamond Investa yang berjenis unit link (asuransi dan investasi). 19 NO. v1i1. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU yang menyebutkan kewenangan OJK sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit pada Hal ini sesuai dengan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28/POJK. com, JAKARTA — PT Asuransi Bintang Tbk. Berhenti Melakukan Inovasi; 3. Latar Belakang Masalah Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. pdf Download (668kB) Text (DAFTAR ISI) 3. Syukron. Saat itu, tiga orang kurator ditunjuk, mereka adalah Lukman Sembada, Raymond Pardede, dan Gindo Hutahean. 05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Login likuidasi dan kepailitan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup; CATATAN: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2023. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun PT Asuransi Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas dan defisit sejak 2000-an. Asas-Asas Hukum Kepailitan Undang-Undan Akibat hukumnya diantaranya adalah berakhirnya perjanjian asuransi antara kedua pihak, perusahaan asuransi mempunyai utang yang harus dibayarkan kepada pemegang polis, pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap para pemegang polis sebagai kreditor, perlindungan hukum pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi. Tematik. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK. 2. 08 Nov 2021 8753 kali. Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi. Judex Factie keliru dalam meniutus PKPU Dalam penulisannya skripsi ini berjudul Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi dengan perumusan masalah: pertama, bagaimana akibat putusan pailit terhadap perusahaan Permasalahan mengenai kepailitan Perusahaan Asuransi pernah terjadi pada kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Kepailitan pada sebuah perusahaan dapat terjadi karena ketidak mampuan perusahaan asuransi tersebut dalam melunasi klaim dari nasabah yang sudah jatuh tempo, maka saat terjadi perusahaan asuransi pailit pihak yang dirugikan adalah nasabah karena tidak dapat meminta pembayaran klaim, sesuai Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Bisnis. 1 Tipe Penelitian Hukum Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Hal ini pun memunculkan kekhawatiran bagi para pemegang polis dalam mendapatkan hak-haknya dari perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit. com - PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Asuransi BAJ) berharap proses kepailitan perusahaan asuransi ini segera selesai. Dengan demikian hal terjadinya kepailitan dalam perusahaan asuransi, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepailitan memberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan yang melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Ingin lebih jauh berkonsultasi mengenai kepailitan? silahkan menghubungi kepailitan perusahaan asuransi hanyalah Pengadilan Niaga dan bukan Menteri Keuangan. OJK menerbitkan keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: Implikasi Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi August 2018 // DOI: 10. Ketentuan ini harus ditafsirkan secara sistematis dari Pasal 2 ayat (5) juncto Pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Hasil temuan dalam penelitian ini adalah pertama bahwa keikutsertaannegara dalam mengatur dan mengawasi kegiatan Perusahaan asuransi adalah adil akan tetapi mekanisme yangdipilih ternyata telah mengabaikan asas-asas hukum yang Djoko I. Sus KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI Muhammad Alfi*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: alfibb94@gmail. 2 2. Pokok Permasalahan Mendengar kata gagal bayar dan pailit merupakan momok yang menakutkan bagi nasib karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan Asuransi maupun pelaku usaha. ANALISIS HUKUM DAGANG MENGENAI KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI ( STUDI KASUS PT. Namun hal ini masih harus dikaji ulang dengan Dalam hal terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi, tertanggung mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentnag Kepailitan. Kajian Hukum Tentang Kewenangan Meneteri Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Bank, perusahaan asuransi juga berfungsi sebagai lembaga yang mengelola masyarakat dengan jumlah nasabah yang cukup besar. Dan apa keuntungan bagi para nasabah tersebut? Perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata). id Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui proses permohonan pailit perusahaan asuransi dalam status likuidasi yang dalam hal ini PT Asuransi Prisma Indonesia dalam likuidasi, diwakili oleh likuidator mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta dengan alasan bahwa PT Asuransi Prisma Indonesia sudah bukan perusahaan asuransi karena izin usahanya telah Sumber: Pusat Data hukumonline, 2004 Bila perusahaan sebesar AJMI dan Prudential sampai dinyatakan pailit, karena hutang yang nilainya tidak seberapa dibandingkan aset mer eka, artinya ada persoalan besar di Undang-undang Kepailitan. “Peran otoritas jasa keuangan dalam melindungi pemegang polis asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas tentang perlindungan hukum pemegang polis asuransi apabila perusahaan asuransi pailit berdasarkan sistem hukum Indonesia. Permasalahan mengenai kepailitan Perusahaan Asuransi pernah terjadi pada kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Glosarium. (Bumi Asih) sejak 2013. pailit terhadap perusahaan asuransi syariah, pelanggaran terhadap asas nebis in idem, likuidasi atau kepailitan terhadap PT. com, JAKARTA — Berlarutnya penyelesaian pailit PT Asuransi Bumi Asih Jaya dinilai dari sisi kemampuan kurator yang membuat pergantian beberapa kali. "Kedudukan Menteri Keuangan dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi. 2024]. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Sebelumnya, izin PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah dicabut oleh OJK pada Oktober 2013. Pada dasarnya dampak implementasi UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dan Undang – Undang No. “Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi. Kasus fraud dan salah kelola investasi di perusahaan asuransi milik pemerintah itu tercatat sebagai salah satu kasus paling besar yang menyita perhatian masyarakat. (2021). Pst ? METODE PENELITIAN Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian norma hukum. Prosedur untuk permohonan pengajuan pailit atas perusahaan asuransi, sebagai berikut: 1) Kreditor Perusahaan Asuransi mengajukan permohanan asuransi terhadap OJK; 2) Kepailitan yang dialami oleh perusahaan asuransi yang berakhir dengan pemberesan aset perusahaan, dinilai menjadi solusi terbaik untuk membayar hak para pemegang polis. (2016). 1 (2019) Knowledge Kepailitan Perusahaan Asuransi Pada Artikel sebelumnya yang berjudul “KEPAILITAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA” telah dijelaskan secara singkat pengaturan kepailitan apabila ditinjau berdasarkan hukum Indonesia, lalu bagaimana ketentuan yang berlaku dan mengatur dalam hal terjadinya kepailitan pada perusahaan Asuransi? Berdasarkan Pasal Prosedur likuidasi dan kepailitan perusahaan; Aspek sanksi dan tindakan hukum; 2. " Jurnal Media Hukum, vol. Kepala Eksekutif JAKARTA, KOMPAS. Tesis ini berjudul tentang “Kepailitan Perusahaan Asuransi Pasca Undang-undang no. 04, 2014) kepailitan perusahaan asuransi, maka disarankan kepada pemerintah adanya pembentukan semacam lembaga penjamin yang dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi pailit dan Menteri Keuangan betul-betul memanfaatkan secara tegas dan netral atas wewenang yang Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 5 bahwa apabila sebuah Perusahaan Asuransi tidak dapat menjalankan kewajibannya, yaitu membayar Klaim yang disampaikan Oleh Nasabah Perusahaan Asurasnsi, maka yang berwenang mengajukan Pernyataan Pailit Di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hak-hak Kreditor untuk mengajukan kepailitan Perusahaan Asuransi melalui OJK, sehingga tidak ada upaya hukum lain selain melalui Pengadilan Negeri yang berwenang baik dengan gugatan perdata seperti wanprestasi apabila Perusahaan Asuransi tidak memenuhi prestasinya kepada Nasabah Permohonan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Kresna Per Putusan No. Perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa dan diwajibkan menurunkan papan nama, serta menyelesaikan utang dan kewajiban. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UUP). Namun, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pemayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon. The purpose of Bisnis. Sementara proses likuidasi Kresna Life akan memakan waktu hingga dua tahun menurut POJK Nomor 28/POJK. 25 Benny Apririyanti. 19, no. . Daftar Pengadilan Niaga Di Indonesia Akibat hukumnya diantaranya adalah berakhirnya perjanjian asuransi antara kedua pihak, perusahaan asuransi mempunyai utang yang harus dibayarkan kepada pemegang polis, pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap para pemegang polis sebagai kreditor, perlindungan hukum pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi. Pada Artikel sebelumnya yang berjudul “KEPAILITAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA” telah dijelaskan secara singkat pengaturan kepailitan apabila ditinjau berdasarkan hukum Indonesia, lalu bagaimana ketentuan yang Suatu perusahaan asuransi tidak menutup kemungkinan dapat mengalami kepailitan jika perusahaan tersebut tidak bisa membayar klaim Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. uns. Pihak tertanggung maupun pihak penanggung tidak Asikin, Asikin, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022) Badruzzaman, Dudi, ‘Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa’, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 3. com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 41 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah mengajukan Rencana Kerja Pemisahan Unit Bisnis. 10 1. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA DENGAN ADANYA PUTUSAN NOMOR 408 K/PDT Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi. Author : Muhammad Iqbal Editor : Hasyry Agustin . com Namun dalam hal PKPU dan kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi Nasabah dalam mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan asuransi harus diwakili kepentingannya oleh OJK, namun dalam Putusan Nomor 389/Pdt. UU Usaha Asuransi telah memberikan rambu-rambu perlindungan bagi pemegang polis dalam hal adanya kepailitan dan likuidasi. Muhammad Alfi*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: alfibb94@gmail. Maka jika terjadinya kepailitan pada pihak perusahaan asuransi, tertanggung mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dalam hal perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Produk tersebut mengalami gagal bayar pada 2008 karena perusahaan terlalu agresif berinvestasi di pasar saham, pada masa itu saham-saham berguguran karena krisis global yang dipicu kasus Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi. 3 Akibat Hukum Pada Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi Yang Kasus gagal bayar perusahaan asuransi milik Grup Bakrie tersebut terjadi pada produk Diamond Investa yang berjenis unit link (asuransi dan investasi). 2 Implementasi Hukum Perusahaan Asuransi Dalam Likuidasi Dan Konsekuensi Terhadap Para Kreditornya . Prosiding Ilmu Hukum, 2019. ABSTRAK. 164-165. com Abstrak Perusahaan Asuransi merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asura nsi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syaria h (RPOJK Likuidasi Asuransi), Bisnis. (0341) 492282. KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI Cloudiya Marcella*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : claudiyamarcella@yahoo. 01 Nov 2021 22900 kali. x ABSTRACT This paper is written of this thesis discusses discusses the state-owned insurance company PT Permasalahan mengenai kepailitan Perusahaan Asuransi pernah terjadi pada kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Penelitian ini membahasa tentang Perubahan kewenangan dari kementerian keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi. Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah. 130 hlm; Tutup. Asuransi Jiwa Kresna. Hasil penelitian ini, pemegang polis asuransi dapat menuntut hak yang menyangkut harta pailit PERUSAHAAN ASURANSI YANG DIPAILITKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PADA PT. Bagi perusahaan yang mengalami kepailitan agar perusahaan tersebut dapat mengetahui akibat hukum dari pailitnya perusahaan tersebut. Sejak 2017, proses kepailitan perusahaan masih ditangani oleh tim kurator. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur masalah Asuransi, Dalam hal kewenangan menteri keuangan dalam memohon kepailitan adalah berkaitan dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik Salah satu kasusnya: Download Citation | KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG POLIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT | Dewasa ini asuransi merupakan salah satu hal pokok yang menjadi kebutuhan Masyarakat Indonesia Kepailitan Perusahaan Asuransi. KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI Muhammad Alfi*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: alfibb94@gmail. perpustakaan. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi harus memiliki tim yang profesional dan berpengetahuan luas Pandangan majelis berlandaskan pada Pasal 2 ayat (5) UU No. 1 JUNI 2012 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengaji kedudukan eksklusif Menteri Keuangan sebagai pemohon dalam kepailitan BAB III KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI MENURUT UU NO. Permohonan ini bisa diajukan oleh beberapa pihak, seperti debitur sendiri, Pengawasan khusus itu bertujuan agar perusahaan asuransi dan reasuransi tersebut dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1320 dan Pasal 1774. PERUMUSAN MASALAH Mendasarkan pada pendahuluan maka kajian dalam penulisan ini mengenai kepastian hukum OJK dalam proses kepailitan perusahaan efek yaitu Perusahaan Asuransi Pengajuan kepailitan maupun pengajuan PKPU terhadap perusahaan asuransi merupakan kewenangan atributif yang diletakan hanya kepada OJK. com ABSTRAK Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian berfungsi Sesuai UU Kepailitan, pengajuan permohonan pailit perusahaan sektor keuangan, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, hingga asuransi, hanya bisa dilakukan otoritas pengawas, dalam hal ini OJK. Diponegoro Law Journal, 6(1), 1-9. 1 Mengenal Apa Itu Kepailitan, Penyebabnya, Serta Prosedur Pengajuan Kepailitan Tersebut; 2 Pengertian Kepailitan; 3 Hal yang Bisa Menyebabkan Kepailitan. dari ancaman kepailitan. 0 views 4 downloads 0 views // 4 downloads Download PDF Cite this Citation. 2845. Dan bagaimana aspek-aspek pemailitan asuransi oleh Departemen Keuangan. Jika perusahaan asuransi mengalami kepailitan maka kedudukan pemegang polis diatur dalam Undang-Undang No. Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Pihak lain disini adalah Perusahaan Asuransi”. PDF | On May 22, 2022, Natalis Christian published ANALISIS KASUS PT. id digilib. 1 JUNI 2012 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengaji kedudukan eksklusif Menteri Keuangan sebagai pemohon dalam kepailitan Hal ini sesuai dengan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28/POJK. Cit. Produk tersebut mengalami gagal bayar pada 2008 karena perusahaan terlalu agresif berinvestasi di pasar saham, pada masa itu saham-saham berguguran karena krisis global yang dipicu kasus kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bagi perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit, harus dilakukan atas dasar adanya rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). upnvj. Sesuai UU Kepailitan, pengajuan permohonan pailit perusahaan sektor keuangan, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, hingga asuransi, hanya bisa dilakukan otoritas pengawas, dalam hal ini OJK. 17 Jan 2022 6356 kali. Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan. Pengaturan tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi diatur dalam Undang – Undang No. Bukan sekedar persoalan siapa yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi. tentang Usaha Perasuransian). harus dipenuhi sebelum kasus kepailitan perusahaan asuransi dapat diajukan ke pengadilan niaga. Namun, harapan Adapun Hasil dari Penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan menjadi satu-satunya Lembaga yang memilki legal standing untuk melakukan permohonan kepailitan Mengurai beberapa kasus pailit perusahaan asuransi yang sempat marak dilakukan kreditur hingga ketentuan kini yang meletakkan otoritas tunggal pemohon pailit di JAKARTA - Masalah yang melibatkan sejumlah perusahaan asuransi besar di Indonesia terus menjadi perhatian publik. ” Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah namun belum ada aturan OJK yang mengatur tentang Kepailitan Perusahaan Efek. Kuasa Hukum PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Sofian Herianto Sianipar dari MAR Lawfirm mengatakan, tim kurator yang mengurus kepailitan KEDUDUKAN HUKUM TERTANGGUNG ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI PT. Padahal, pemegang polis perusahaan ini jumlahnya ribuan dan aset yang dikelolanya juga bernilai triliunan. 3 11 Erman Radjagukguk, Penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, Alumni, Bandung, 2001, hal. Muhammad Ichsan. There will be a lot of concerns that they experience if the insurance company that can divert the risk that threatens the assets or lives have gone bankrupt. Tujuan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan serta Dalam proses kepailitan perusahaan asuransi, adakah akibat atau resiko bagi para nasabah yang melanggar perjanjian tersebut. bqulbxiyvzfhxnpkgelnsgsoumoxuqcxbnvjdwpazmojgdqfuhuinfj